Oleh: Wisnu Prasetiyo*)
Tidak butuh waktu berhari-hari untuk membuat seseorang terkenal di Indonesia. Cukup satu video berdurasi 30 detik, satu potongan rekaman yang diunggah ke media sosial, lalu ribuan komentar akan berdatangan dalam hitungan jam.
Kita melihatnya hampir setiap minggu.
Ada seseorang yang terekam sedang marah di jalan. Ada pegawai yang dianggap bersikap kasar kepada pelanggan. Ada potongan video perselisihan di tempat umum. Sebelum fakta lengkap diketahui, identitas orang dalam video sudah tersebar ke mana-mana. Akun media sosialnya ditemukan. Tempat kerjanya diketahui. Bahkan keluarganya ikut menjadi sasaran komentar publik.
Pertanyaannya, apakah semua itu adil?
Di era digital saat ini, media sosial sering kali berubah menjadi ruang sidang terbesar yang pernah ada. Bedanya, ruang sidang ini tidak memiliki hakim, tidak memiliki aturan pembuktian yang jelas, dan sering kali tidak memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Yang ada hanyalah opini yang bergerak lebih cepat daripada fakta.
Ketika Kita Menjadi Hakim dalam Hitungan Detik
Jujur saja, hampir semua orang pernah melakukannya.
Kita melihat video viral. Kita membaca narasi yang menyertainya. Lalu dalam beberapa detik kita sudah memiliki kesimpulan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.
Padahal kenyataannya, video yang kita lihat bisa saja hanya sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa.
Sebuah rekaman berdurasi 20 detik belum tentu mampu menjelaskan apa yang terjadi lima menit sebelumnya. Sebuah foto belum tentu menggambarkan konteks sebenarnya. Bahkan sebuah narasi yang ditulis dengan sangat meyakinkan pun belum tentu sepenuhnya benar.
Namun sayangnya, media sosial dirancang untuk mendorong reaksi cepat, bukan pemahaman yang mendalam.
Semakin cepat seseorang berkomentar, semakin besar peluang interaksi yang diperoleh. Akibatnya, budaya “cari tahu dulu” perlahan tergeser oleh budaya “hakimi dulu”.
Hukum Mengenal Praduga Tak Bersalah, Media Sosial Sering Kali Tidak
Dalam dunia hukum terdapat prinsip yang sangat penting, yaitu praduga tak bersalah.
Artinya, setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang cukup dan keputusan hukum yang sah menyatakan sebaliknya.
Prinsip ini bukan dibuat untuk melindungi pelaku kejahatan. Prinsip ini dibuat untuk melindungi semua orang dari kemungkinan kesalahan penilaian.
Karena sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa opini publik bisa salah.
Bayangkan jika suatu hari wajah Anda muncul dalam sebuah video viral yang konteksnya dipotong. Bayangkan jika ribuan orang langsung percaya pada narasi yang beredar tanpa pernah mendengar penjelasan dari sisi Anda.
Pada saat itulah kita akan memahami mengapa prinsip praduga tak bersalah begitu penting.
Masalahnya, di media sosial, banyak orang tidak menunggu proses klarifikasi. Vonis sosial sering kali dijatuhkan jauh sebelum proses hukum dimulai.
Hukuman Sosial Bisa Lebih Berat daripada Hukuman Hukum
Ada fenomena menarik yang sering terjadi.
Seseorang mungkin belum tentu terbukti melanggar hukum. Namun karena sudah terlanjur viral, ia kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan relasi bisnis, bahkan mengalami tekanan psikologis yang berat.
Dalam beberapa kasus, dampak tersebut tetap melekat meskipun kemudian terbukti bahwa informasi awal yang beredar tidak sepenuhnya benar.
Internet memiliki ingatan yang panjang.
Sekali nama seseorang dikaitkan dengan sebuah kontroversi, jejak digitalnya dapat bertahan selama bertahun-tahun.
Inilah alasan mengapa penyebaran informasi yang belum terverifikasi bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga persoalan tanggung jawab sosial.
Menjadi Warga Digital yang Lebih Dewasa
Bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik.
Bukan berarti publik harus diam ketika melihat dugaan pelanggaran atau ketidakadilan.
Justru partisipasi masyarakat sangat penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun ada perbedaan besar antara mengawasi dan menghakimi.
Mengawasi berarti mendorong transparansi, meminta penjelasan, dan mendukung proses hukum berjalan dengan baik.
Menghakimi berarti memutuskan seseorang bersalah hanya berdasarkan informasi yang belum tentu lengkap.
Perbedaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.
Karena ketika budaya menghakimi menjadi kebiasaan, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menjadi korban berikutnya.
Sebelum Menekan Tombol “Bagikan”
Mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita biasakan setiap kali melihat sebuah kasus viral:
“Apakah saya sudah mengetahui seluruh fakta, atau saya hanya mengetahui bagian yang paling menarik untuk dibagikan?”
Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi dapat menjadi pembeda antara masyarakat yang bijak dan masyarakat yang mudah terprovokasi.
Di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada proses hukum, kemampuan untuk menahan diri justru menjadi bentuk kedewasaan yang semakin berharga.
Karena keadilan tidak hanya membutuhkan keberanian untuk berbicara.
Keadilan juga membutuhkan kesabaran untuk mendengar seluruh cerita.
–
Media sosial telah memberikan kekuatan besar kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Namun setiap kekuatan selalu datang bersama tanggung jawab.
Hari ini kita mungkin menjadi penonton yang ikut berkomentar di bawah sebuah video viral. Besok, bisa jadi kita atau orang yang kita sayangi berada di posisi orang yang sedang dihakimi oleh publik.
Hukum mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya. Mungkin sudah saatnya budaya digital kita belajar menghargai prinsip yang sama.
Karena dalam banyak kasus, menjadi yang paling cepat berkomentar belum tentu berarti menjadi yang paling benar.
*) Mahasiswa Hukum Universitas Siber Muhammadiyah
Tinggalkan Balasan